Beranda

Sabtu, 09 Mei 2009

Apa yang salah dari Kasus Antasari

Kasus terbunuhnya Nasrudin Zulkarnen menyerat segudang pejabat terkenal di republik ini. Tak hanya itu, carut marut pengelolaan birokrasi juga tak bisa diandalkan.

Pertama. Antasari sebagai Ketua KPK adalah pejabat yang tak sekedar diangkat dari comberan. Dia melewati berbagai seleksi. Dari mantan Kajari Jakarta Selatan, kemudian menjadi salah satu direktur di JAksa Agung Muda, Kejaksaan Agung, mendaftar sebagai anggota KPK, seleksi di DPR, dan akhirnya diputuskan Presiden. Tapi rentetan seleksi itu tak mampu menyaring dugaan kelakukan bejat Antasari.

Siapa yang salah? DPR, Presiden, atau Kejaksaan, atau justru masyakatat yang tidak memberikan saran dan kritik atas pencalonannya?

Ke dua, dugaan keterlibatan Kombes Wiliardi Wizard. Geli dengan pengakuan salah satu tersangka, yang mengatakan bahwa dia berharap naik pangkat dan menduduki jabatan strategis dengan melaksanakan tugas Antasari. PARAHHHHH

Seorang Kombes yang melewati berbagai jenjang pendidikan kepemimpinan berpikiran sempit. Perlu diketahui untuk meraih melati 3 setidaknya seorang polisi harus menempuh pendidikan Akpol, PTIK, Sespim, dan setidaknya untuk WW sudah Sespati.
Mengapa dia masih berpikiran bahwa dengan melaksanakan tugas orang yang bukan antasannya, dia bisa naik pangkat.

Betapa memprihatinkannya pembinaan mental prajurit kita......

Wassalam
ki Senen

Jumat, 08 Mei 2009

Tanya Kenapa?

Ini artikel sebenarya aku buat menjelang Pemilu, tapi gak dimuat sama Koran Tempo.

Kejadian ini terjadi awal tahun ini. Seorang artis, mantan finalis putri Indonesia, lulusan sebuah universitas negeri ternama di Jakarta bertanya kepada saya, "kenapa orang berlomba-lomba jadi anggota DPR?".

Pertanyaan itu muncul setelah dia bertemu seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat beberapa hari sebelumnya. Dari anggota dewan ini dia tahu bahwa penghasilan atau gaji resmi seorang anggota dewan tidak lebih dari separuh harga mobil Toyota Avanza baru.

Sementara modal untuk menjadi calon legislatif tidaklah sedikit. Mulai dari pencalonan, dan penentuan nomor urut sudah mengeluarkan biaya. Belum lagi biaya kampanye, membikin kaos, spanduk, memasang alat peraga dan lain sebagainya. Memerlukan biaya bisa 3 kali lipat harga Toyota Avanza.

Aku tidak bisa menjawab, karena memang belum pernah berkompetisi menjadi anggota dewan.

Lalu, pada kesempatan lain aku bertanya kepada salah satu calon anggota legislatif dari salah satu partai terbesar di negeri ini. Sebut saja namanya Tarso. Jawabannya, "saya ingin berjuang untuk rakyat,". Atau,
"saya diminta oleh ketua umum (partai),".

Ketika jawaban itu aku sampaikan kepada si artis, dia balik bertanya, "rakyat mana yang akan mereka perjuangkan?".

Artis yang tinggal di wilayah Tangerang ini mengaku tidak mengenal satupun calon. Alasannya, hingga 40 hari menjelang pemilihan umum, tak satupun dari calon menyambangi warga di perumahannya.

Ketidakpedulian calon dengan konstituennya sebanding dengan acuhnya warga atas proses pemilu tahun ini. Masyarakat kecuali keluarga dan tim sukses calon, sibuk dengan rutinitas harian mereka. Tidak peduli dengan pesta demokrasi lima tahunan itu.


Kalaupun ada kepedulian itu hanya sebatas memasang bendera partai dan calon. Dengan imbalan beberapa lembar uang tentunya. Seperti yang dilakukan oleh Karyo, tetangga si artis tadi.

Pemilu periode lalu, Karyo getol memperjuangkan partai X. Sehingga setiap sudut rumahnya terpasang atribut partai tersebut, termasuk bendera berukuran besar dia pasang di wuwungan atap rumahnya. Sekali lagi dengan imbalan sejumlah uang.

Periode ini, Karyo rupanya melakukan sebuah manuver politik. Rumah dan pekarangan berganti atribut. Bukan lagi partai X, melainkan partai Y. Alasannya, “duwitnya (partai Y) lebih besar,” kata Karyo.

Si artis yakin, banyak orang seperti Karyo pada musim pemilu tahun ini. Yang dia bingung, “apa seperti ini sistem politik di Indonesia. Siapa yang salah”?.

Pertanyaan dia kembali muncul tatkala seorang kyai menghalalkan uang yang diberikan oleh seorang caleg. Tanpa kewajiban untuk memilih calon dan partai si pemberi uang. “Kenapa si kyai sampai mengeluarkan fatwa seperti itu?” tanya dia.

Tarso pun kelimpungan dengan ulah rakyat seperti Karyo. Mau tidak mau, dia harus mengeluarkan dana kampanye lebih banyak. Apalagi dengan sistem suara terbanyak seperti yang akan diterapkan pada pemilu legislatif, April mendatang. Menurut dia tak satupun strategi politik mumpuni diterapkan untuk menarik simpati. “Rakyat memang lagi diatas angin” keluh dia.
Di ujung percakapan, aku dan sang artis sepakat golongan putih akan menjadi pemenang pada pemilu 2009. Meski ada fatwa dari MUI. Aku memperkirakan golput mencapai angka 25 persen. Dan sang artis lebih sadis. Dia memperkirakan angka golput mencapai 40 persen. Tanya kenapa?

ERWIN DARIYANTO

Terjebak Perselingkuhan Antasari

Kasus terbunuhnya Nasrudin, menghiasai semua media dalam 2 pekan ini. Sayang media seperti tersihir oleh salah satu motifnya, yakni perselingkuhan Antasari dengan Rhani Juliani. Profil caddy beserta rekam jejak Antasari diulas habis-habisan.

Media tidak mencium adanya motif lain di balik pembunuhan itu. Apa hanya sekedar urusan wanita, atau ada motif lain. Mengapa SHW rela mengeluarkan dana besar untuk menghabisi nyawa Nasrudin.

Mudah-mudahan itu hanya persoalan waktu. Motif lain akan segera terkuak dari pemeriksaan demi pemeriksaan...

Salam

ki Senen

Selasa, 05 Mei 2009

Senenkliwon

Senen kliwon merupakan weton lahir saya. Neptunya 12. mempunyai watak satrio wirang. Namun saya bukan seorang satrio..
Apapun itu, perkenalkan nama saya Sene Kliwon atau biasa dipanggil ki Senen